Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali mencuat di era pemerintahan Prabowo-Gibran, kali ini diajukan oleh DPP Satkar Ulama Indonesia yang merupakan salah satu sayap Partai Golkar. Menurut Ketua Umum Satkar Ulama Idris Laena, pihaknya telah menyampaikan usulan tersebut ke DPP Partai Golkar sebagai organisasi yang memiliki hubungan dengan mantan Presiden Soeharto.
Sebelumnya, wacana serupa pernah muncul di akhir pemerintahan Jokowi namun menuai penolakan dari berbagai pihak terutama dari aktivis HAM seperti Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid. Menurut Usman, tidak terdapat alasan yang jelas untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto karena perannya dalam merusak demokrasi Indonesia dan kasus korupsi yang melibatkannya.
Kritik terhadap usulan tersebut juga datang dari dosen komunikasi politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, yang menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan amanat reformasi. Iqbal juga menekankan perlunya protes keras dari masyarakat sipil dan mahasiswa agar sejarah kelam pelanggaran HAM di masa Orde Baru tidak dilupakan. Dengan adanya usulan tersebut, banyak yang khawatir bahwa itu bisa menjadi langkah untuk merubah sejarah dan menghilangkan catatan hitam masa lalu.